Nusantaraupdate.co – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) berencana melakukan evaluasi besar-besaran terhadap program studi (prodi) di perguruan tinggi. Langkah ini diambil menyusul tingginya jumlah lulusan dari sejumlah prodi yang dinilai tidak lagi selaras dengan kebutuhan dunia kerja.
Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukonco, menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan penyesuaian agar lulusan perguruan tinggi lebih terserap di industri. Ia bahkan membuka kemungkinan penutupan prodi yang dianggap tidak relevan.
“Ada kerelaan atau mungkin ada beberapa hal yang nanti akan kita eksekusi tidak terlalu lama terkait prodi, prodi akan kita pilih pilah atau kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini,” ujarnya.
Menurut Badri, langkah ini penting untuk memastikan pendidikan tinggi benar-benar menghasilkan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan masa depan. Pemerintah juga mengajak perguruan tinggi untuk bersama-sama menyusun arah pengembangan prodi yang lebih tepat sasaran.
“Yang dibutuhkan prodi apa ke depan, itu yang akan kita susun bersama,” tambahnya.
Salah satu sorotan utama adalah fenomena kelebihan lulusan (oversupply) di sejumlah bidang, khususnya prodi kependidikan. Badri mengungkapkan bahwa jumlah lulusan keguruan setiap tahun mencapai ratusan ribu, jauh melampaui kebutuhan tenaga kerja yang tersedia.
“Keguruan kita meluluskan tiap tahun 490 ribu, sementara kebutuhan hanya sekitar 20 ribu,” jelasnya.
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan potensi kelebihan tenaga medis di masa depan jika pembukaan prodi tidak dikendalikan. Dengan pendekatan yang selama ini cenderung mengikuti tren pasar, banyak kampus membuka prodi populer tanpa mempertimbangkan kebutuhan riil.
“Sebenarnya kita sudah oversupply dokter kalau ini dibiarkan, apalagi terjadi maldistribusi di berbagai daerah,” tegasnya.
Badri menekankan bahwa momentum bonus demografi harus diimbangi dengan kebijakan pendidikan yang tepat. Tanpa penyesuaian antara dunia pendidikan dan kebutuhan ekonomi, potensi tersebut justru bisa menjadi beban.
“Kalau pendidikan tinggi tidak disesuaikan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi ke depan, tentunya akan tidak match,” pungkasnya.
