Nusantaraupdate.co, Tenggarong – Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Aulia Rahman Basri, mengaku terkejut setelah menerima laporan masih adanya sekitar 13 ribu warga Kukar yang tergolong dalam kategori desil 1 atau kelompok masyarakat miskin ekstrem berdasarkan basis data pemerintah.
Fakta tersebut diungkapkan Aulia saat pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Ia mengaku sebelumnya mengira angka kemiskinan ekstrem di Kukar sudah sangat kecil, bahkan hampir tidak ada lagi.
“Kami cukup kaget saat Musrenbang disampaikan bahwa masih ada sekitar 13 ribu warga Kukar yang masuk desil 1. Kami kira kondisi seperti itu sudah tidak ada lagi,” ujarnya, Rabu (15/5/2026).
Menurut Aulia, temuan itu menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk lebih serius memetakan kondisi masyarakat hingga tingkat paling bawah. Karena itu, Pemkab Kukar mulai menggulirkan program RT Ku Terbaik sebagai salah satu upaya mendeteksi langsung wilayah-wilayah yang masih mengalami kemiskinan ekstrem.
“Program RT Ku Terbaik ini menjadi cara kami untuk mengetahui secara langsung di mana saja titik-titik kemiskinan itu terjadi,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut cukup ironis mengingat Kukar dikenal sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam besar serta banyak perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen melakukan intervensi agar masyarakat yang masih berada dalam kondisi miskin ekstrem bisa segera terbantu.
“Kalau memang masih ada masyarakat miskin ekstrem di Kukar, maka itu wajib kita bantu dan intervensi,” tegasnya.
Aulia menyebut pemerintah sebenarnya memiliki sejumlah instrumen yang dapat dimaksimalkan untuk menekan angka kemiskinan, mulai dari program RT Ku Terbaik, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD), hingga berbagai program dari organisasi perangkat daerah (OPD).
Ia juga menegaskan persoalan kemiskinan tidak boleh dianggap biasa di tengah besarnya kemampuan fiskal daerah.
“Jujur saja, malu rasanya kalau di Kukar masih ada 13 ribu warga yang masuk kategori desil 1,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Aulia turut berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat memberikan akses data kesejahteraan masyarakat yang lebih terbuka kepada pemerintah kabupaten. Menurutnya, akses data yang lebih detail akan mempermudah pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan secara tepat sasaran.
Ia berharap penanganan kemiskinan ekstrem di Kukar dapat dilakukan secara kolaboratif sehingga masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa memperoleh perhatian dan bantuan secara maksimal.
