Nusantaraupdate.co, Tenggarong – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melakukan pengendalian belanja daerah setelah realisasi transfer dana dari pemerintah pusat hingga awal Juni 2026 baru mencapai sekitar 25 persen.
Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri, mengatakan capaian transfer tersebut lebih rendah dibanding pola tahun-tahun sebelumnya. Menurutnya, pada periode yang sama biasanya dana transfer dari pusat sudah mendekati 40 persen.
“Sekarang transfer dari pusat ke Pemkab Kukar baru sekitar 25 persen. Padahal pada tahun-tahun sebelumnya ketika memasuki bulan Juni biasanya sudah berada di angka 40 persen,” ujarnya, Kamis (4/6/2026).
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih berhati-hati dalam mengatur pengeluaran. Pemkab Kukar disebut terus memantau posisi fiskal dan menyesuaikan belanja agar tetap sejalan dengan kemampuan keuangan daerah.
Meski ruang fiskal lebih ketat, Aulia memastikan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas. Di antaranya pembayaran gaji dan insentif pegawai, bantuan langsung tunai, serta berbagai program kesejahteraan masyarakat.
“Program yang berkaitan langsung dengan masyarakat tetap menjadi prioritas. Gaji, insentif, bantuan langsung tunai, dan program kerakyatan lainnya kami pastikan tetap berjalan,” katanya.
Di sisi lain, sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur berpotensi mengalami penyesuaian atau penundaan. Namun pemerintah daerah menegaskan proyek yang berkaitan dengan keselamatan warga tetap diprioritaskan, seperti penanganan longsor dan infrastruktur mendesak lainnya.
“Kami melihat skala prioritas pembiayaan. Untuk infrastruktur yang berkaitan dengan keselamatan masyarakat tentu tetap menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah,” tutupnya.
Pemkab Kukar berharap penyaluran dana transfer dari pusat dapat segera meningkat agar ruang fiskal daerah kembali lebih longgar dan pelaksanaan program pembangunan dapat berjalan lebih optimal pada semester berikutnya.
