Nusantaraupdate.co, Jakarta – Pemerintah mengambil langkah antisipatif menghadapi ancaman krisis pupuk global dengan menurunkan harga pupuk hingga 20 persen. Kebijakan ini ditegaskan Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, sebagai bagian dari strategi menjaga ketahanan pangan nasional di tengah gejolak dunia.
Dilansir dari CNN Indonesia, Amran menyebut keputusan tersebut merupakan arahan langsung Presiden Prabowo Subianto yang dinilai telah membaca potensi krisis sejak dini.
“Presiden Prabowo sejak awal sudah membaca bahwa dunia sedang menuju periode yang tidak stabil. Beliau memerintahkan kami untuk tidak menunggu krisis datang, tapi menjemputnya dengan kebijakan,” ujar Amran, Sabtu (3/5).
Situasi global memang tengah bergejolak. Penutupan Selat Hormuz akibat konflik di Timur Tengah serta kebijakan China yang menghentikan ekspor pupuk nitrogen menjadi pemicu terganggunya rantai pasok dunia. Dampaknya, harga pupuk urea internasional melonjak lebih dari 40 persen dalam waktu singkat, sehingga meningkatkan risiko krisis produksi pangan, khususnya di negara-negara Asia Tenggara yang bergantung pada impor.
Untuk merespons kondisi tersebut, pemerintah tidak hanya menurunkan harga pupuk, tetapi juga melakukan reformasi di sektor distribusi. Sebanyak 145 regulasi terkait pupuk dipangkas melalui Instruksi Presiden guna mempercepat penyaluran dari Kementerian Pertanian ke PT Pupuk Indonesia, hingga langsung ke petani.
Selain itu, akses pupuk kini diperluas melalui sistem berbasis KTP serta penguatan jaringan kios hingga ke tingkat desa. Langkah ini ditargetkan mampu menjangkau seluruh kecamatan sentra pangan sebelum musim tanam gadu 2026, sehingga petani dapat memperoleh pupuk secara tepat waktu dan merata.
“Kebijakan ini diperkirakan mampu menurunkan biaya produksi petani dalam kisaran ratusan ribu rupiah per hektare per musim tanam,” jelas Amran.
Pemerintah juga memastikan lebih dari 16 juta petani mendapatkan kemudahan akses pupuk, sekaligus mengurangi potensi kelangkaan akibat distribusi yang tidak merata. Upaya ini diharapkan memperkuat ketahanan sektor pertanian nasional di tengah tekanan global.
Di sisi hilir, pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan ini bertujuan memberikan jaminan harga bagi petani agar tetap memperoleh keuntungan setelah masa panen.
Dengan kombinasi kebijakan harga, distribusi, dan jaminan pasar, pemerintah berharap sektor pertanian tetap stabil dan mampu menjadi penopang utama ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis global.
