Terancam Digusur, Warga Tahura Bukit Soeharto Suarakan Nasib di DPRD

April 27, 2026
Foto: Perwakilan masyarakat Kelurahan Bukit Merdeka, Kecamatan Samboja Barat, Sri Wahyuni.

Nusantaraupdate.co, Tenggarong – Suara kegelisahan warga dari kawasan Tahura Bukit Soeharto mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Senin (27/4/2026). Mereka menghadapi ancaman penghentian aktivitas yang dinilai berdampak langsung pada keberlangsungan hidup masyarakat setempat.

Perwakilan warga Kelurahan Bukit Merdeka, Sri Wahyuni, mengungkapkan adanya surat peringatan dari Satgas Penanggulangan Aktivitas Ilegal di wilayah Ibu Kota Nusantara (IKN). Surat tersebut meminta seluruh aktivitas di kawasan konservasi dihentikan paling lambat akhir April 2026.

“Surat tersebut memerintahkan agar seluruh aktivitas di dalam kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto dihentikan paling lambat 30 April 2026,” ujarnya.

Menurut Sri, kebijakan ini tidak hanya menyangkut aturan, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan warga yang telah lama bergantung pada usaha di kawasan tersebut. Warung-warung di sepanjang Jalan Poros Samarinda–Balikpapan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat selama puluhan tahun.

Ia menjelaskan, warung tersebut bukan sekadar tempat berdagang, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi lokal. Produk UMKM dari berbagai daerah dititipkan dan dipasarkan di sana, sekaligus menjadi tempat singgah bagi para pengguna jalan.

Warga juga mengaku telah berupaya mengurus legalitas sejak lama. Bahkan, pada 2012 sempat ada kesepakatan untuk menunda pembongkaran dengan syarat tidak ada penambahan bangunan. Namun hingga kini, solusi permanen tak kunjung diberikan.

“Kami memohon kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk memberikan solusi terbaik agar kami tetap dapat tinggal dan beraktivitas secara legal di kawasan ini,” tegas Sri.

Masyarakat menegaskan komitmennya untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan serta mematuhi aturan yang berlaku. Mereka juga menyatakan dukungan terhadap pembangunan IKN, namun berharap tidak tersisih dalam proses tersebut.

RDP ini menjadi gambaran nyata benturan antara kebijakan pembangunan besar dan realitas kehidupan masyarakat kecil yang telah lama bergantung pada kawasan tersebut.

Bagikan