Nusantaraupdate.co, Tenggarong – Aliansi Unikarta Menggugat menggelar aksi demonstrasi di Kantor Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kamis (2/4/2026), dengan membawa dua tuntutan utama, yakni percepatan perbaikan infrastruktur jalan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
Koordinator aksi, Ibnu Sayyaf Sabililhaq, menegaskan bahwa kondisi jalan di wilayah hulu dan sejumlah desa masih jauh dari kata layak. Banyak ruas jalan rusak, berlubang, bahkan sulit dilalui, sehingga dinilai membahayakan keselamatan pengguna jalan.
“Perbaikan ini sangat mendesak, karena banyak kecelakaan terjadi akibat jalan berlubang, khususnya di wilayah hulu,” ujarnya.
Ia menambahkan, kerusakan infrastruktur tidak hanya berdampak pada keselamatan, tetapi juga menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas warga, terutama di daerah yang masih tertinggal. Karena itu, mahasiswa mendesak agar pembangunan tidak hanya terpusat di perkotaan.
Dalam tuntutannya, massa aksi meminta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memprioritaskan pembangunan jalan secara merata, baik di wilayah hulu maupun hilir, guna mendukung konektivitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti lemahnya pengelolaan fasilitas publik. Mereka menilai banyak fasilitas yang telah dibangun tidak dirawat dengan baik sehingga tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal.
“Kami menuntut pemerintah tidak hanya fokus membangun, tetapi juga merawat dan mengelola fasilitas yang ada,” tegas Ibnu.
Presiden Mahasiswa Unikarta, Zulkarnain, turut menyinggung ketimpangan pembangunan, termasuk di sektor pendidikan. Ia menilai masih terdapat kesenjangan signifikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan.
Sebagai contoh, ia menyebut kondisi jalan penghubung menuju Kota Bangun yang rusak sepanjang sekitar 9 kilometer, namun perbaikan yang dilakukan tahun ini baru menyentuh sekitar 900 meter.
“Dengan anggaran yang besar, seharusnya persoalan mendasar seperti ini bisa ditangani lebih maksimal,” katanya.
Mahasiswa menilai persoalan infrastruktur dan pengelolaan fasilitas publik saling berkaitan dan menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui aksi ini, mereka berharap pemerintah daerah lebih responsif serta menjadikan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama kebijakan.
