Nusantaraupdate.co, Tenggarong – Dinamika pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai diperhitungkan dalam perencanaan politik di Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya menjelang Pemilu 2029.
Hal tersebut mengemuka dalam agenda silaturahmi antara Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kukar dan Bawaslu Kukar yang digelar di Sekretariat DPC PDIP Kukar, Jumat (10/4/2026) malam.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kukar, Rendi Solihin, menyampaikan bahwa pertemuan tersebut membahas berbagai skenario terkait kesiapan menghadapi Pemilu mendatang, termasuk kemungkinan perubahan jadwal pelaksanaan.
“Banyak hal yang kita bahas, termasuk kemungkinan pelaksanaan pemilu yang bisa saja di tahun 2030 atau bahkan 2031. Semua skema sudah kita diskusikan secara menyeluruh,” ujarnya.
Menurut Rendi, salah satu isu krusial yang menjadi perhatian adalah potensi perubahan wilayah Kukar akibat masuknya sebagian kawasan ke dalam delineasi IKN. Hal ini dinilai akan berdampak langsung terhadap peta politik, terutama dalam pembagian daerah pemilihan (dapil).
“Kalau nanti ada keputusan undang-undang sekitar 2028, beberapa wilayah Kukar kemungkinan masuk dalam delineasi IKN,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya kesiapan menghadapi tahapan awal Pemilu 2029, termasuk proses verifikasi partai politik yang dijadwalkan berlangsung pada 2027. Menurutnya, langkah antisipatif perlu dilakukan sejak dini agar seluruh proses berjalan optimal.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kukar, Teguh Wibowo, menjelaskan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konsolidasi demokrasi dengan seluruh partai politik di Kukar.
“Kami datang ke semua partai politik, tidak hanya satu. Tujuannya untuk membangun komunikasi yang baik sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemilu,” ujarnya.
Ia menambahkan, momentum bulan Syawal juga dimanfaatkan untuk mempererat hubungan melalui kegiatan halal bihalal bersama jajaran partai.
“Alhamdulillah, kami diterima langsung oleh Ketua DPC PDIP Kukar bersama pengurus. Banyak hal yang kami diskusikan, khususnya terkait tahapan Pemilu 2029,” pungkasnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu yang lebih matang, sekaligus mengantisipasi dampak pembangunan IKN terhadap dinamika politik di daerah.
